Jumat, 01 Oktober 2010

Selaput Dara Bukan Ukuran Moral


*Terkait  Tes Keperawanan di Sekolah
*Marianan: Bagaimana Dengan Laki-laki?

JAKARTA -- Direktur Jurnal Perempuan, Mariana Amiruddin mengungkapkan, selaput dara sebagai bukti keperawanan seorang wanita tidak dapat dijadikan suatu ukuran untuk menilai moral seseorang. “Jika tes keperawanan dilakukan untuk melihat kondisi selaput dara seorang wanita dan dijadikan sebagai alat ukur suatu moral, ini sangat tidak masuk akal. Selaput dara hanya dimiliki oleh perempuan, lalu bagaimana dengan laki-laki?,” tegas Mariana kepada wartawan di Jakarta, Kamis (30/9), kemarin.
Mariana menjelaskan, seharusnya para anggota DPR ataupun DPRD yang terdidik dan mengetahui  bahwa perkembangan ilmu biologi berhasil membuktikan bahwa selaput dara itu bersifat elastis dan ada yang memang sudah rusak tanpa harus berhubungan seks. “Saya kaget sekali bila dikatakan masalah remaja dan seks hanya ditujukan pada anak perempuan,” jelasnya.
Dia berharap para pejabat bisa memahami apa yang dimaksud dengan tindakan mesum. Menurutnya, karena ini soal institusi pendidikan maka seharusnya setiap masalah dijawab dengan pendidikan dan pengetahuan. “Di samping itu, kita harus tahu betul bagaimana psikologi remaja di masa pertumbuhannya termasuk seksualitasnya. Sehingga kita tidak melulu menyalahkan remaja hanya karena mereka kekurangan informasi apalagi mengatakan mereka mesum. Tindakan kita seharusnya menolong dan membimbing, bukan menghakimi generasi muda,” paparnya.
Sementara itu, Direktur The Wahid Institute, Yenny Zannuba Wahid menambahkan, jika tes keperawanan digunakan sebagai syarat seleksi penerimaan siswa baru (PSB), maka akan memberikan dampak bagi pribadi siswa yang bersangkutan.
“Pastinya akan ada stigma dan stereotipe dari lingkungan ke siswa tersebut. Selain itu, jika dilatarbelakangi oleh maraknya tindakan mesum di kalangan remaja, sebaiknya dibahas antara pihak sekolah dan orang tua siswa,” imbuh Yenny. Dia menilai, wacana tes keperawanan tersebut tidak perlu dibawa hingga pada tataran kebijakan,. Dirinya menilai tindakan tersebut  sebagai suatu tindakan yang berlebihan mengingat akan berpotensi menimbulkan bias gender, sehingga dapat meruncingkan  perbedaan hak antara pria dan wanita. (jpnn/Palopopos)

2 komentar:

  1. BAGUS LAH ADA YG SADAR BAHWA TES KEPERAWANAN ITU BUKAN UKURAN DARI SESUATU YG HARUS DITUJU.
    OLEH KARENA ITU KEPADA PEMERINTAH JANGAN ASAL BICARA MENDING PIKIRKAN DIRI MU SENDIRI UDAH BERSIH BELUM.
    SATU LAGI JANGAN SOK MUNAK TENTANG KEPERAWANAN BANYAK PEGAWAI PEMERINTAH YG MALAH MERUSAK KEPERAWANAN ANAK SESEORANG

    BalasHapus
  2. septaRIDHO: wahhh mantap... bener cozt.. like dengan "BANYAK PEGAWAI PEMERINTAH YANG MALAH MERUSAK KEPERAWANAN ANAK BANGSA"

    BalasHapus

ayo master, silahkan komentarnya...